Kode – kode dalam Akun Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL    PAJAK NOMOR PER-23 IPJ /2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009

TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalarn negeri.
101	PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran masa PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan    dalam negeri yang memperoleh penghasilan    berdasarkan    perjanjian    charter (bersifat non-final).
300	STP PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa oenerbanqan dalam neqeri,
301	STP PPh Pasal15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter (bersifat non-final).
310	SKPKB PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri.
311	SKPKB PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum    dalam SKPKB PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang    memperoleh    penghasilan    berdasarkan perjanjian charter (bersifat non-final).
320	SKPKBT PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalarn SKPKBT PPh Non Migas lainnya selain PPh Pasal 15 at as jasa penerbangan dalam negeri.
321	SKPKBT PPh Pasal 15 atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 15 atas jasa penerbangan dalam negeri yang memperoleh    penghasilan    berdasarkan perjanjian charter (bersifat non-final).
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan,    Surat        Keputusan    Keberatan, Putusan    Banding,    atau Putusan    Peninjauan Kembali.
500	PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor    yang tercantum     dalam    surat pem beritahuan PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan     ketidakbenaran    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 avat (5) Undanq-Undanq KUP.
501	PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor     yang tercantum    dalam    surat pemberitahuan    PPh Non Migas Lainnya atas penghentian     penyidikan    tindak    pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undanq-Undanq KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran sanksi adminislrasi    berupa denda    atau    kenaikan,    alas    pengungkapan kelidakbenaran     pengisian sural pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayal (5) Undang-Undang KUP.