------------------------------------------------- tracking code - googleanalitic ------------------------------------------

Sabtu, 20 Februari 2010

Soal UAS Akta IV angkatan 17



6 MASALAH BESAR PENDIDIKAN DI INDONESIA
Menikmati pendidikan belasan tahun di Indonesia membuat saya miris. Penilaian berorientasi hasil, bukan proses. Pembinaan mengabaikan EQ dan SQ. Isinya hafalan, cara cepat membabat soal, dan "ilmu" yang ketika diingat malah makin membuat lupa tanpa penekanan soal pemikiran kritis dan pembentukan sikap mental positif. Trilogi dasar aspek pendidikan kognitif-psikomotor -afektif bahkan sengaja diabaikan.

UAN yang setahun lalu telah lewat dan akan di mulai lagi tahun ini. Sesuai PP 19/2005, UAN adalah indikator kelulusan. Namun banyak yang menilai UAN tak bermanfaat karena hanya mengkondisikan penyelewengan  demi anak didik dan sekolah terangkat citranya. Guru, kepala sekolah, dan bahkan pejabat daerah terlibat jadi tim sukses. Passing grade ditetapkan, tapi sarana, prasarana, dan sumberdaya belum terkondisikan. Begitu hasil jeblok, segala cara agar murid lulus, bukan dengan introspeksi. We want to look good, but didn't want to be really good.
Sebagian menyayangkan jerih payah tiga tahun hanya ditentukan dalam tiga hari. Banyak murid cerdas diterima SPMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tapi gagal dalam UAN. Murid cerdas justru terbebani mentalnya. Apalagi, andaikata tak lulus, mereka musti mengulang Paket C yang prestisenya kalah jauh. Dorongan belajar pada akhirnya justru sulit dibangkitkan dan hasil maksimal mustahil diperoleh.



Di sisi lain, kualitas pendidikan di Indonesia memang sedemikian rendahnya. Dengan passing grade yang cukup rendah dibanding negara tetangga, masih banyak juga yang tidak lulus. Ketika ada wacana untuk menaikkan standar, protes di sana-sini. Solusinya? Mungkin kembalikan saja ke sistem Ebtanas lama yang dirasa lebih "fair" dan tidak mengundang banyak masalah .sembari menunggu format UAN yang benar-benar pas  buat Negara ini.

Atau, sebelum UAN, misalnya sekolah mengadakan seleksi intern sehingga hanya benar-benar murid yang siap yang bisa mengikuti UAN. Atau, UAN dilakukan dengan beberapa passing grade: yang nilainya sekian bisa mendaftar S1, yang sekian hanya bisa mendaftar diploma, yang kurang bisa mengulang tahun depan. Di Singapura, hanya murid tertentu yang qualified yang bisa lanjut S1, sementara sisanya masuk ke program diploma/poltek (atau TAFE kalau di Australia ).

Atau, mencontek di negara maju, murid yang lulus UAN mendapat ijasah UAN, sementara yang tidak hanya memperoleh ijasah sekolah atau tanda tamat belajar. Di Inggris misalnya, setelah pendidikan wajib 16 tahun, murid bisa langsung kerja atau ambil A-Level selama dua tahun untuk persiapan kuliah. Di akhir program ada tes nasional dimana murid yang mendapat nilai A pada mata pelajaran utama bisa langsung masuk universitas favorit seperti Oxford , Cambridge , Imperial College, dan sebagainya..

Yang jelas, jika KBK/KTSP diterapkan, kita semua musti konsisten. Evaluasi harus berdasarkan proses. UAN tak perlu dipaksakan sebagai penentu kelulusan. Tapi sejauh mana kesiapan kita (terutama di daerah) untuk menerapkannya? Itu PR kita bersama.

Pada bulan januari ini adalah bulan yang efektif untuk merefleksi masalah pendidikan kita, ada  masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia .  6 masalah besar ini berdasarkan dampaknya yang sangat dirasakan oleh masyarakat

1.  Kapitalisasi pendidikan


Melalui kebijakan "membadan usahakan dunia pendidikan", pendidikan dihadapkan pada biaya yang sangat mahal.  Beberapa sekolah negeri yang berkatagori SBI dan Nasional Plus mematok harga masuk 5-10 juta, belum lagi spp bulanan > 200.000, walhasil anak-anak miskin tidak mungkin mendapatkan sekolah bermutu.  PTN bergensi yang sudah BHMN  pun berlomba-lomba meningkatkan uang masuk, jalur biasa saja (spmb) bisa seharga 10 juta untuk uang masuk, maka jalur luar biasa konon paling sedikitnya 60 juta.   walhasil KAPITALISASI pendidikan akan memicu DISKRIMINASI PENDIDIKAN.
2.  UJIAN AKHIR NASIONAL
Menteri pendidikan yang keras kepala tetap bersikukuh bahwa "UAN" adalah penentu LULUS TIDAKNYA SISWA.  Kekeras kepalaan Mentri Pendidikan bisa dimaklumi, latar belakangnnya sebagai ekonom MAFIA BERKELEY menjadikan pemikirannya pun hanya berkutat pada suku bunga, inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang semuanya dinilai dari superfacial atau makro saja.  Maka ketika landasan ekonomi diterapkan pada pendidikan, analoginya adalah  nilai UAN=indikator pertumbuhan ekonomi, yang hanya dilihat dari B..IND=inflansi, MATH=suku bunga, Pelajaran lainnya=investasi.  Walaupun parameter kelulusan hanya berdasarkan pada UAN bertentangan dengan filosofi kurikulum 2006 (KTSP) yang sangat menjunjung proses, Mentri Pendidikan tidak perduli.  SHOW MUST BE GO ON (resiko jika menteri pendidikan dipegang oleh orang yang tidak mengerti pendidikan).  Walhasil guru berbuat curang demi murid.  Kasus Deli Serdang bukan satu-satunya kasus.  Murid pun stress….Jika ada penelitian tentang stress, maka bisa diprediksi…STRESS pada siswa dan guru bahkan orang tua sangat tinggi setiap UAN.  Tetapi tentu saja, UAN menguntungkan lembaga bimbingan belajar.  Maka saya sarankan…semua sekolah di Indonesia ditutup saja!!!!!semuanya diganti BIMBINGAN BELAJAR!!!!Karena apakah itu SBI, Nasional Plus, atau … jika yang dihargai pada akhirnya hanya nilai UAN yang bisa didapatkan hanya lewat drill tanpa perlu proses!!!!  JADI UAN ADALAH PEMANDULAN KREATIFITAS BANGSA, DAN PEMICU KETIDAK-JUJURAN = BUDAYA KORUPSI
3.  Pendidikan untuk mencetak buruh
SMK menjadi primadona dalam tiga tahun terakhir ini, mengapa? SMK diimagekan sebagai sekolah yang cepat menghasilkan uang.  Anak TK, ketika menyaksikan iklan SMK berkata pada kakaknya, "masuk SMK aja nanti dikasih uang, kan ada iklannya".  Sungguh melihat fakta ini, kita jadi teringat pendidikan di zaman kolonial Belanda, sekolah pertukangan dan pangepraja dibuka semurah-murahnya dan sebanyak-banyaknya, tujuannya adalah menghasilkan para buruh dan pegawai bagi kepentingan Belanda.  Kini setelah 63 tahun Indonesia MERDEKA, sudah cukup banyak sarjana , master, dan doktor sebagai konseptor bangsa, maka PEMERINTAH SBY mengembar-gemborkan lagi, untuk menjadikan anak-anak bangsa ini cukup SEBAGAI BURUH, yang kemudian bisa diekspor sebagai TKI….Ironis…!!!!
4.  Penganaktirian Madrasah dan Pesantren
Madrasah masih menjadi anak tiri dalam pendidikan.  Sekolah yang punya keunggulan dari sisi akhlak ini acapkali dipandang sebelah mata.  Sejak zaman penjajahan pesantren dan madrasah adalah kawah candra dimuka lahirnya para pejuang yang membebaskan bangsa ini dari penjajahan.  Mungkin ketakutan ini masih menyelimuti kebijakan pendidikan Indonesia yang lebih pro sekuler ketimbang islam.  Walhasil…madrasah nasibnya sangat mengkhawatirkan…dan senantiasa tertinggal….padahal madrasah ada dan hidup ditengah masyarakat yang marjinal, sehingga memajukan madrasah berarti mengeluarkan masyarakat dari kemarjinalan.
5.  Wajib belajar
Mahalnya biaya sekolah, membuat orang miskin memilih perut ketimbang pendidikan.  Program sekolah gratis hanya ilusi, pada kenyataannya orang miskin tetap mengeluarkan biaya untuk seragam, sepatu, transfortasi, dan buku.  Untuk masuk SD/SMP saja, biaya seragam, sepatu, dan buku tulis bisa mencapai 500.000, sedangkan untuk transportasi bisa memakan biaya 6000 per hari, belum lagi jajan harian anak di sekolah misalkan 1000 perhari.  Walhasil 7.000 sehari harus dikeluarkan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya disebuah sekolah gratis…..bagi orang miskin biaya ini cukup besar, karena 7.000 lebih baik digunakan untuk membeli 1 liter beras, daripada sekolah.  Satu sisi banyak sekolah yang tidak menginginkan jadi sekolah gratis, karena pamornya jadi turun dan guru pun tidak mendapat income tambahan???? ? Ironisnya WAJIB BELAJAR SUDAH DIDENGUNGKAN SEJAK 30 TAHUN YANG LALU, DAN SAMPAI SEKARANG BELUM BISA TERCAPAI BAHKAN MAKIN MEMBURUK????
 6. Sarana & Prasarana Pendidikan
Sarana & Prasarana yang tidak sama antara sekolah satu dengan yang lainnya sangat menentukan dalam siswa menyerap pelajaran yang diberikan sang guru. Jadi standar Nilai yang ditentukan Oleh Depdiknas belum saatnya di terapkan di Indonesai hal ini disebabkan oleh beberapa factor di atas.
Sumber: remaja-kritis@yahoogroups.com "Ahmad Anwar" 
Question UAS:


  1. Beri tanggapan dari artikel di atas?
  2. Buat analisis berdasarkan pada materi landasan pendidikan yang telah dipelajari
  3. Berapa kali saudara tidak masuk dan terlambat dalam mata kuliah landasan pendidikan
  4. Berapa kali bertanya, menjawab, dan memberi tanggapan atas pertanyaan selama mengikuti perkuliahan landasan pendidikan, baik selama diskusi maupun selama jadi audien?
  5. Berapa nilai yang sesuai bagi saudara dalam mata kuliah ini, beri alasannya?
  6. Berapa menit waktu yang ada perlukan untuk mengerjakan setiap soal?
Jika berkenan silahkan tuliskan pula kritik dan saran buat saya, di jamin tidak akan ada pengaruh terhadap nilai atau kirimkan ke e-mail saya: andre.e.prabowo@gmail.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

silahkan meninggalkan komentar anda sebagai tanda mata bagi kami.
mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan komentar yang berbau pornografi dan SARA.
eTrimakasih telah mampir di rumah kami dan telah bermurah hati, untuk memberikan komentar pada artikel-artikel kami

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails